Tanjungbalai | edialbhwartawan.com – Gerakan Masyarakat Pengawal Kebijakan Publik (GMPKP) INDONESIA Gelar demo di depan Kantor Walikota Tanjungbalai minta Walikota Tg.balai H.Waris Tholib,SAg.,MM untuk mencopot Kadis PUPR Tanjungbalai TJ,ST,MT dikarenakan diduga Keras melakukan Tindak Pidana Korupsi, hal ini diungkapkan Ketua Umum GMPKP Khaidir Rahman dalam Orasinya demonya.
Berdasarkan Temuan LHP Tahun 2020 No.61.A /LHP/XVIII.MDN/05/2021 Tertanggal 25 Mei 2021 Pemko Tg.balai mengantarkan Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan Sebesar Rp 19.021.096.523,53 dengan Realisasi sebesar Rp 18.782.614.671,85 dan diantaranya sebesar Rp 6.665. 267.671,85 yang merupakan Jalan pada Dinas PUPR Kota Tanjungbalai,setelah dilakukan pemeriksaan fisik 6 (Enam) Paket Pekerjaan Jalan Dinas PUPR Tg.balai terdapat kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp.574.503.528,90 yang Mengakibatkan kerugian Kas Daerah Pemko Tanjungbalai Ujar khaidir Rahman dalam Orasinya.
Adapun 6(Enam) Paket Pekerjaan tersebut Antara lain :
1.Pemeliharaan Lapis Permukaan Jalan di Jalan Veteran dan AR.Hakim Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai yang dikerjakan oleh CV.DP.
2.Rehabilitasi Permukaan Jalan Satria Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei.Tualang Raso yang dikerjakan oleh CV. CAN
3.Rehabilitasi Permukaan Jalan Asahan Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota yang dikerjakan oleh CV H2N.
4.Pemeliharaan Lapis Permukaan Jalan Bahagia dan Jalan Rukun Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai yang dikerjakan oleh CV. S
5.Peningkatan Jalan Cucak Rowo Kelurahan Betung Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai yang dikerjakan oleh CV FKAG
6.Peningkatan Jalan Sei.Rampah Kecamatan Sei.Tualang Raso yang dikerjakan oleh CV.HJ
Dari 6 (Enam) Paket ini Pekerjaan dan Pembayaran Tagihan Listrik PJU tidak Dapat dimanfaatkan Oleh Masyarakat Setempat Ujar Khaidir Rahman dengan Nada Agak Kesal.
Yang menjadi catatan bagi kami menduga keras Kadis PUPR Kota Tg.balai kurang Optimal dalam melaksanakan Pengawasan Sehingga terjadinya Kekurangan Volume Bangunan jalan yang hingga Merugikan keuangan Negara.
Lalu PPK sebagai Penyedia Jasa Kurang Cermat mengendalikan Pekerjaan Terhadap Rekanan.dan Kadis PUPR Diduga Keras Melakukan Tindak Pidana Korupsi dan diduga ada main dengan Rekanan.
Untuk itu Kami mohon kepada Walikota Tg.balai untuk mencopot Kadis PUPR Tanjungbalai ini sebelum kerugian Kas Daerah Pemko Tanjungbalai membengkak tutup Khaidir Rahman.
Sofyan Parinduri.BA- Kabiro
