Deli Serdang | medialbhwartawan.com – Bobroknya kinerja Dinas Pendidikan di bawah kepemimpinan Yudi Hilmawan menjadi sorotan khusus Bupati Deli Serdang, dr Asriluddin Tambunan saat memberikan pidato kunjungan kerja di Dinas Pendidikan.
“Stop pembiayaan buku yang tidak perlu. Stop semua pembelian yang tidak terkait dengan sekolah. Saya ingin semua disiplin, yang melanggar saya pastikan dikenai sanksi. Manfaat Disdik adalah untuk membangun anak bangsa, bukan cari uang,” Tegasnya saat memimpin apel pagi di Disdik Deliserdang, Rabu (5/3 2025).
Betapa tidak, beredarnya buku Melayu Karo Simalungun ( Mekarsi), yang peruntukannya dimulai kelas 1 sampai kelas 6 SD sempat viral terbit beberapa waktu lalu dibeberapa media tentu menjadi perhatian Bupati.
Soalnya anak anak SD yang masih duduk dikelas 1 sampai di kelas 2, jangankan membaca, mengenal huruf dan mengeja tulisanpun mereka belum paham, Tetapi sudah di cekoki buku buku.
Parahnya lagi, kesan pihak dinas,bekerjasama dengan penyedia barang, untuk mengumpulkan pundi pundi uang untuk keuntungan pribadi. Soalnya buku yang di edarkan kelas 1 sampai 3 tidak pakai ISBN ( Barkot) dan kelas 4 dan 6 sudah pakai Barkot ungkap nya.
Atas ketegasan Bupati Deli Serdang Dr Asriluddin Tambunan, DPC LBHK -Wartawan Kabupaten Deli Serdang,mengapresiasikan kinerjanya Bupati dalam memberikan ketegasan kepada Dinas Pendidikan
(DiSdik),bahwa manfaat dinas pendidikan adalah mencerdaskan anak bangsa.Bukan mencari keuntungan untuk pribadi,atau mengumpulkan pundi pundi untuk menjual barang. atas ungkapan Bupati tersebut Kami DPC LBHK – Wartawan sangat bangga,baru saja 2 hari bekerja sudah melakukan hal baik dan positif.
Padahal sedikit diketahui sanksi hukuman apabila terlibat dalam hal tersebut maka Pidana penjara bagi Penerbit dapat dijerat pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp (lima puluh juta rupiah)50.000.000. Kemudian Gugatan Perdata bagi Penerbit dapat digugat secara perdata oleh sekolah atau lembaga terkait jika terbukti melakukan pelanggaran.
Adapun acuan hukumnya yakni, Peraturan yang Berlaku yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017. Undang-Undang tentang Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa penerbit harus mematuhi peraturan tentang penggunaan barcode.
Kemudian, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa buku teks utama harus menggunakan barcode.
Belum lagi pihak dinas pendidikan membuat naskah ujian, padahal biaya kertas sampai cetak soal naskah ujian cuma Rp 7000,- tetapi pihak sekolah membayarnya Rp 16000′- yang pembayarannya dari anggaran dana BOS.
Kebobrokan Dinas Pendidikan di bawah kepemimpinan Yudi Hilmawan yang berkesan dinas pendidikan kerjanya cari uang, patut menjadi sorotan tajam Bupati saat melakukan kunjungan kerjanya.(Humas LBHK-Wartawan)
