Langsa – Media lbh wartawan
Pemerintah Kota Langsa berhasil menurunkan Angka Stunting dan menjadikan Kota Langsa sebagai Kota Terendah Stunting di Provinsi Aceh.
Pj. Walikota Langsa, Syaridin, S. Pd, M. Pd menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Langsa terus berupaya menurukan angka stunting hingga saat ini.
“Berdasarkan penilaian terakhir sesuai data yang dipublikasikan oleh Bapak Pj. Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, pada saat evaluasi kinerja Triwulan ke II Pemerinah Aceh, tercatat bahwa Kota Langsa merupakan Kabupaten/Kota yang paling rendah kasus stuntingnya, ujar Syaridin di Kantor Walikota Langsa, Jum’at, 26 Januari 2024.”
Pj. Walikota Langsa fokus dan komitmen untuk menurukan angka stunting. “Hasilnya dari bulan ke bulan angka stunting terus menurun, dari bulan September 2023 jumlah angka stunting di Kota Langsa sebanyak 136 kasus dan pada bulan Desember 2023 data Nasional menyebutkan Kota Langsa turun menjadi 104 kasus stunting, tegas Syaridin.”
Berbagai Upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Langsa termasuk meneruskan kegiatan dari Pemerintah Pusat.
“Pemerintah Kota Langsa telah meneruskan program pemberian makanan tambahan bergizi yang berturut-turut dilaksanakan di seluruh Indonesia selama 90 hari.”
Syaridin menambahkan hasil dari program tersebut sudah kita evaluasi dan Alhamdulillah per tanggal 12 Januari 2024 dari data pada bulan Oktober 2023 angka stunting yang masih tersisa 139 kasus, kemudian terus menurun pada bulan November menjadi 118 kasus dan pada bulan Desember 2023 menjadi 104 kasus.
Data per tanggal 12 Januari 2024, Dinas Kesehatan sudah melakukan pendataan terbaru bahwa dari kasus stunting 104 pada bulan Desember 2023 kembali mengalami penurunan hingga tersisa 96 kasus dan mencatat adanya 80 kelahiran hingga Januari 2024 dan alhamdulillah dari 80 kelahiran hasilnya zero stunting. Ini menunjukkan bahwa program pembinaan yang kita lakukan terhadap calon pengantin baru yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Dinas DP3ADALDUK dan KB serta Puskesmas telah menunjukkan hasil yang baik.
“Program pemberian tablet tambahan penambaj darah bagi remaja putri dan pembinaan bagi ibu hamil dengan pemberian makanan bergizi dan juga Pemerintah Kota Langsa di samping porgram-program yang dilaksanakan serentak di Indonesia, Kota Langsa telah melaksanakan program orang tua asuh tahap balita yang masuk kasus stunting, ujarnya.”
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Langsa, dr. M. Yusuf Akbar menyampaikan upaya intervensi sensitif yang telag dilakukan Pemerintah Kota Langsa dalam penanganan dan penurunan angka stunting, diantaranya melakukan pemantauan tumbuh kembang balita secara rutin setiap bulan di Posyandu, pemberian ASI Eksklusif pada bayi s.d usia 6 bulan, pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal pada balita bermasalah gizi, pemberian Imunisasi (Kota Langsa meraih cakupan pemberian imunisasi tertinggi di Provinsi Aceh tahun 2023), mengatasi kasus balita bermasalah gizi bersama dengan dokter spesialis Anak, melakukan pemeriksaan Ibu hamil minimal 6x selama masa kehamilan termasuk pemeriksaan USG 2x, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada semua ibu hamil, pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal kepada ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada Remaja Putri, screening Anemia pada Remaja Putri, edukasi Kesehatan Lingkungan Stop Buang Air Besar Sembarangan dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Gampong.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala DP3ADALDUK dan KB Kota Langsa, Amrawati, SKM bahwasanya berbagai upaya intervensi sensitif terus dilakukan dalam penanganan dan penurunan angka stunting, diantaranya pendampingan keluarga beresiko stunting ( catin, ibu hamil, ibu nifas, anak baduta dan balita ), gerakan Bapak/ Bunda Asuh Stunting melibatkan sektor pemerintah dan swasta, dunia usaha, pelayanan Terpadu Pranikah setiap hari selasa setiap minggunya, Membuat sistem informasi pencegahan dan penanganan stunting (SIPENTING), penelitian tingkat pengetahuan keluarga terkait stunting dan tumbuh kembang anak, evaluasi dan pemantauan balita stunting setelah dapat intervensi, pemenuhan sarana KIE pada kelompok BKB di posyandu,” tutupnya.(Burhan)
