Musi Banyuasin | medialbhwartawan.com – Kumpulan Aktivis dari berbagai Organisasi dan Lembaga masyarakat serta para mahasiswa di kabupaten Muba, Kamis, 31/03/2021 mengadakan aksi damai di depan kantor DPRD Muba, menindaklanjuti Rembuk Aktivis, yang diselenggarakan sehari sebelumnya di gedung Dharma Wanita Sekayu.
Puluhan aktivis yang dikomandoi oleh Amrullah, S.Sos serta dikoordinir oleh aktivis senior Hairod Sudarso ini mengekspresikan kekecewaan mereka kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Muba.
Sudah berapa kali kelompok yang menamakan diri “Rembuk Aktivis Muba” tersebut, mengirim surat kepada pimpinan DPRD Muba untuk bersama mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP), membahas masalah-masalah aktual di kabupaten Muba demi untuk Muba yang lebih baik, adil dan sejahtera.
Namun surat dan usulan mereka tidak direspon, bahkan terakhir ketika para aktivis Muba mengundang pimpinan DPRD Muba untuk menghadiri acara Rembuk Aktivis Muba, pada tanggal 30/03/2022, tidak seorangpun anggota DPRD Muba yang datang, sementara Plt Bupati Muba beserta jajaran dan juga Forkopimda lainnya hadir memberi support acara tersebut.
Dalam aksinya para aktivis mengatakan bahwa Legislatif Muba telah berselingkuh dengan eksekutif, mereka tidak maksimal menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai penyusun anggaran dan pengawas eksekutif.
“Kabupaten Muba defisit anggaran ratusan milyar hampir setengah triliun rupiah, bagaimana ini bisa terjadi, dimana fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPRD Muba?” Ujar Hairod dengan geram.
“DPRD Muba telah berselingkuh dengan eksekutif. DPRD Muba Pengkhianat Rakyat” sambung Amrullah.
“Supaya legislatif tidak selingkuh dengan eksekutif, supaya mereka berdua jangan main mata, mulai sekarang para aktivis Muba harus dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dan dalam pengawasan” timpal Ketua Laskar Merah Putih kabupaten Muba, Satoto Waliyun.
“Aktivis Muba merasa kecewa dan prihatin terhadap DPRD Muba, yang sama sekali tidak peduli dengan kegiatan rembuk aktivis Muba dalam menyikapi berbagai persoalan yang ada di kabupaten Muba” ujar ketua LSM Gempita, Andip Apriansyah.
“DPRD Muba tidak punya Sense of Crisis, menutup diri dan tidak peka terhadap aspirasi masyarakat” lanjut Andip.
Setelah para aktivis menyampaikan orasinya dan menyerahkan Pernyataan Tuntutan atau Rekomendasinya, tiga orang perwakilan dari anggota DPRD Muba, yaitu Damsih SH, Ziadatulher, SE MH dan Martinus, disaksikan Plt Sekwan Muba, M Hatta, beserta para staf, menanggapi positif tuntutan atau Rekomendasi tersebut dan berjanji akan menyampaikan langsung kepada pimpinan DPRD Muba.
Adapun rekomendasi yang disampaikan kepada DPRD Muba, antara lain sebagai berikut:
- Agar dibuat Perda tentang beasiswa kuliah, bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah.
- Mendesak DPRD Muba memaksimalkan fungsinya sebagai pengawas pemerintah dan pembuat anggaran.
- Meminta agar DPRD Muba memberdayakan SDM lokal, para ahli, tokoh masyarakat, aktivis, dalam pembuatan peraturan daerah.
- Agar kedepannya DPRD mengadakan RDP dengan para aktivis membahas kondisi Muba serta mencarikan solusinya.
Demo yang berlangsung dalam suasana panas tersebut berlangsung dengan tertib, aman dan terkendali, usai melakukan aksinya mereka pulang sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan.(Ags)
